Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan melakukan investigasi terhadap mobil China yang bisa terhubung dengan internet. Biden khawatir mobil-mobil itu ‘mencuri’ data warga AS yang bisa mengancam keamanan nasional.
“China bertekad untuk mendominasi masa depan pasar otomotif, termasuk dengan menggunakan praktik yang tidak adil,” kata Biden dikutip dari AFP.
“China dapat membanjiri pasar kita dengan kendaraan-kendaraan mereka, yang menimbulkan risiko bagi keamanan nasional kita. Saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi di bawah kepemimpinan saya,” tambahnya lagi.
Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo mengatakan mobil yang terhubung internet bagaikan ponsel pintar di atas roda. Hal ini dianggap menimbulkan risiko keamanan nasional yang serius.
“Kendaraan-kendaraan ini terhubung ke internet. Mereka mengumpulkan sejumlah besar data sensitif tentang pengemudi; informasi pribadi, informasi biometrik, ke mana mobil itu pergi,” katanya.
“Jadi tidak perlu banyak imajinasi untuk mengetahui bagaimana musuh asing seperti China, dengan akses ke informasi semacam ini dalam skala besar, dapat menimbulkan risiko serius bagi keamanan nasional kita dan privasi warga negara AS,” ungkap dia.
Pengumpulan data bukan satu-satunya kekhawatiran. Kendaraan yang terhubung bisa menjadi ancaman, yakni diaktifkan atau dimanipulasi dari jarak jauh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Bayangkan jika ada ribuan atau ratusan ribu kendaraan yang terhubung dengan China di jalan-jalan Amerika yang dapat segera dan secara bersamaan dilumpuhkan oleh seseorang di Beijing,” kata Raimondo.
“Jadi, sangat menakutkan untuk merenungkan risikonya di dunia maya, risiko spionase yang ditimbulkannya,” ceplosnya.
Merespons hal tersebut, Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan perintah Biden yang membatasi akses data pribadi warga Amerika disebut melampaui konsep keamanan nasional.
“(Perintah Biden) merupakan praktik diskriminatif yang jelas-jelas ditargetkan pada negara-negara tertentu,” kata juru bicara Mao Ning dikutip dari AFP.
Lebih lanjut seperti dimuat dalam China Radio International, Mao Ning bilang China lebih dulu berdiri untuk melindungi data keamanan.
AS melarang data mengalir ke negara-negara yang mendapat perhatian lebih termasuk Tiongkok, hal tersebut dinilai sebagai tindakan diskriminatif. Tiongkok menentang tegas hal tersebut.
Mao Ning menekankan, pemerintah Tiongkok selalu mementingkan perlindungan privasi dan keamanan data
“Tiongkok telah terlebih dulu mengajukan inisiatif Keamanan Data Global, jika betul-betul memperhatikan keamanan data, AS dapat mendukung inisiatif tersebut secara terbuka atau memberikan komitmen serupa. Tiongkok menuntut AS untuk berhenti mencoreng Tiongkok, bersungguh-sungguh melindungi lingkungan perdagangan yang terbuka, adil dan non-diskriminatif, serta bersama berbagai pihak menyusun peraturan keamanan data yang universal, mendorong data global mengalir secara tertib dan bebas,” tutur Mao Ning.